JAKARTA – Dugaan gangguan kesehatan massal kembali mencuat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 30 siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga lemas setelah mengonsumsi menu MBG pada Senin, 14 September 2026.
Meski siswa telah mendapatkan penanganan medis, kaitan langsung antara makanan tersebut dengan keluhan kesehatan masih menunggu hasil investigasi laboratorium. Pihak berwenang saat ini tengah menelusuri proses pengolahan, rantai distribusi, hingga sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.
Perketat Pengawasan Satuan Pelayanan Gizi
Insiden di Kisaran menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempertegas pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan syarat mutlak bagi operasional dapur MBG.
"Syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyediakan Makan Bergizi Gratis," ujar Sudaryono.
Langkah tegas telah diambil BGN dengan menutup sementara 1.999 dapur SPPG yang belum terdaftar di dinas kesehatan setempat. Sebelumnya, BGN bahkan telah menutup secara permanen 504 dapur yang dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
Sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan MBG 2027, BGN berkomitmen membangun ekosistem pemenuhan gizi nasional yang mencakup standardisasi dapur, peningkatan kapasitas penjamah makanan, serta pengawasan mutu yang lebih ketat melalui kerja sama dengan BPOM.
Isu Pendidikan di Papua dan Alokasi Anggaran
Di sisi lain, program MBG juga memicu respons dari kelompok masyarakat di Papua. Pada 15 September 2026, Solidaritas Pelajar West Papua menggelar aksi di Wamena yang menuntut peningkatan akses pendidikan gratis.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai tumpang tindih anggaran, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa program MBG tidak memotong anggaran pendidikan.
"Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya," tegas Mu'ti. Ia memaparkan bahwa pemerintah terus menjalankan revitalisasi ribuan satuan pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) yang kini menjangkau murid TK, serta digitalisasi pembelajaran dengan alokasi anggaran yang tetap terjaga dalam APBN 2026.
