JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi terkait data 94 warga yang meninggal dunia saat berada di lokasi pengungsian pascagempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Data tersebut menjadi sorotan publik dan memicu pertanyaan mengenai kualitas layanan di pengungsian.
Berdasarkan data per 15 September 2026, total korban meninggal akibat bencana gempa Flores mencapai 142 orang. Dari jumlah tersebut, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa (trauma fisik), sementara 94 orang lainnya meninggal saat berada di pengungsian.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa hasil verifikasi dan validasi terpadu bersama Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik atau reruntuhan bangunan.
"Mayoritas korban merupakan kelompok rentan, terutama lanjut usia dengan riwayat penyakit kronis seperti stroke dan diabetes melitus," ujar Berton.
Berton menjelaskan, lokasi kematian di pengungsian tidak serta-merta menunjukkan adanya kelalaian dalam penanganan medis atau keterlambatan bantuan. Meski demikian, BNPB menegaskan bahwa fakta ini tetap menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan kualitas layanan di pengungsian, terutama bagi penyintas dengan kondisi kesehatan khusus.
Upaya Penanganan Pemerintah
Pemerintah pusat terus mengintensifkan penanganan tanggap darurat di tujuh kabupaten terdampak. Hingga 22 Agustus 2026, BNPB mencatat sebanyak 150.576 orang masih mengungsi dengan distribusi bantuan logistik mencapai 954 ton melalui jalur udara.
Dukungan kesehatan diperkuat dengan kehadiran rumah sakit lapangan dari KRI dr. Soeharso-990 di Kecamatan Reok, Manggarai, yang mampu menampung 75 pasien, serta bantuan dari rumah sakit terapung Ksatria Airlangga.
Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung lokasi bencana di Nagekeo pada 26 Agustus 2026, memastikan bahwa kebutuhan dasar pengungsi menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk Provinsi NTT dan delapan kabupaten terdampak guna mendukung percepatan pemulihan.
Evaluasi Berkelanjutan
Meskipun hasil verifikasi medis telah menjelaskan penyebab kematian, BNPB menekankan pentingnya evaluasi komprehensif. Evaluasi tersebut mencakup akses obat-obatan, pola perawatan, asupan makanan, serta kondisi lingkungan di tempat pengungsian.
