JAKARTA – Menjelang dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus menggenjot pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Hingga Agustus 2026, tercatat 182 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah, baik dalam bentuk sekolah permanen maupun sekolah rintisan.
Program ini dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui sistem pendidikan gratis berbasis asrama, siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, pendampingan belajar, serta pengembangan keterampilan.
Berdasarkan laporan refleksi Kemendikdasmen per April 2026, program ini telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi strategis jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. "Cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dampaknya mungkin tidak instan, tetapi akan membentuk perubahan yang mendasar dan berkelanjutan," ujar Fajar.
Pengembangan dan Pendekatan Asrama
Pemerintah saat ini tengah mempercepat pengembangan infrastruktur pendidikan. Kemendikdasmen melaporkan sedang menyiapkan 104 lokasi baru dan pembangunan 93 gedung permanen yang ditargetkan rampung untuk tahun ajaran 2026/2027.
Sistem asrama yang diterapkan bertujuan membentuk kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab siswa. Selain itu, sistem pembelajaran adaptif diterapkan agar materi pendidikan dapat disesuaikan dengan kesiapan belajar masing-masing individu. Keberhasilan model ini salah satunya terlihat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, di mana siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi, numerasi, serta prestasi ekstrakurikuler.
Revitalisasi Satuan Pendidikan
Selain Sekolah Rakyat, pemerintah juga fokus pada revitalisasi sekolah reguler untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan. Setelah merenovasi 16.167 sekolah pada 2025, pemerintah menargetkan perluasan cakupan revitalisasi hingga 71.744 satuan pendidikan pada 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menekankan bahwa revitalisasi fisik hanyalah pintu masuk. "Revitalisasi ini bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia," tegasnya. Prioritas perbaikan diarahkan pada sekolah dengan kerusakan berat, terdampak bencana, serta sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tantangan Menjaga Mutu
Meski cakupan program terus meluas, pengamat menilai keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari kuantitas fisik bangunan, melainkan pada konsistensi kualitas pengajaran. Tantangan ke depan mencakup pemenuhan kebutuhan guru, sistem evaluasi yang terukur, serta transparansi data penerima manfaat.
