JAKARTA – Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak lagi cukup dijawab sekadar dengan klaim keberhasilan pemerintah maupun tudingan politis. Publik kini menuntut bukti nyata terkait manfaat gizi bagi anak, keamanan pangan, ketepatan sasaran, hingga transparansi tata kelola anggaran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menanggapi kritik terhadap program ini dengan menekankan orientasi jangka panjang MBG. Dalam dialog bersama mahasiswa yang disiarkan stasiun TV, Amran menepis anggapan bahwa program ini bermotif elektoral.
"Kalau MBG secara politik tidak menguntungkan pemerintah, kenapa anak SD diberi makan, orang hamil, 2029 baru tiga tahun umurnya, tidak mungkin jadi pemilih pemilu," ujar Amran. Ia menegaskan bahwa fokus utama program adalah pembangunan sumber daya manusia.
Meski demikian, argumen tersebut tidak serta-merta menepis kekhawatiran publik mengenai potensi konflik kepentingan. Pengamat menilai bahwa efektivitas program harus diuji melalui data pengadaan, keterbukaan anggaran, serta hasil audit independen. Amran sendiri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak yang terbukti melakukan penyimpangan. "Kalau ada salah, lapor, kita pecat, kita tangkap," tegasnya.
Ujian Keselamatan: Kasus Keracunan di Cirebon
Di tengah upaya perluasan program, kasus dugaan keracunan makanan di Kota Cirebon menjadi ujian berat bagi standar operasional prosedur (SOP) MBG. Hingga 22 Oktober 2026, Dinas Kesehatan setempat mencatat 395 orang, mayoritas anak sekolah, mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Sebagai respons, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Kalijaga dihentikan sementara operasionalnya, dan kepala SPPG terkait telah dicopot dari jabatannya. Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap SOP pengolahan makanan.
Hasil inspeksi DPRD mencatat, SPPG Kalijaga 05 melayani 2.555 penerima manfaat dengan fasilitas terbatas. Ditemukan pula dugaan pengolahan bahan makanan, seperti telur puyuh, yang dilakukan di luar dapur resmi. Hal ini memicu pertanyaan mengenai pengawasan mutu bahan baku, kebersihan dapur, hingga kapasitas produksi yang ideal.
Ketepatan Sasaran dan Partisipasi Publik
Upaya perbaikan terus dilakukan, salah satunya melalui pemutakhiran data penerima oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pada September 2026, sebanyak 1.653 satuan pendidikan, termasuk sekolah internasional dan institusi mandiri, dikeluarkan dari daftar penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok prioritas, seperti wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Namun, keberhasilan program ini tetap bergantung pada partisipasi masyarakat. Mengacu pada perspektif sosiologis, diperlukan ruang dialog bagi orang tua, tenaga pendidik, hingga pelaku usaha lokal untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.
