JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi pengadaan beras dalam negeri dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Perum Bulog mencatatkan capaian bersejarah dengan realisasi pengadaan beras mencapai 4.115.014 ton setara beras per 8 Oktober 2026.
Angka tersebut melampaui target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton atau mencapai 102,88 persen. Capaian ini melampaui rekor pengadaan sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar 3.191.969 ton setara beras.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah sinergi berbagai pihak. "Capaian lebih dari 4 juta ton setara beras yang memecahkan rekor tertinggi sepanjang Bulog berdiri ini bukan sekadar angka. Ini adalah hasil kerja kolektif jaringan Bulog, petani, mitra penggilingan, dan pemangku kepentingan terkait," ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resmi, Kamis (9/10/2026).
Penguatan cadangan beras ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong produktivitas domestik melalui pemberian pupuk bersubsidi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026, yang menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
Untuk mendukung penyerapan tersebut, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan melalui skema subsidi bunga sebesar 2 persen yang ditanggung bersama oleh pemerintah dan Bulog. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan dana dalam menyerap hasil panen petani secara masif.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penguatan stok ini merupakan pilar strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. "Stok CBP kita saat ini merupakan yang tertinggi selama Indonesia merdeka. Ini membuktikan visi pemerintah untuk mandiri secara pangan," ungkapnya.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan terus dipantau melalui kelancaran distribusi serta manfaat yang diterima langsung oleh petani dan konsumen. Pemerintah menekankan bahwa keberlanjutan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada volume stok, tetapi juga pada kualitas penyimpanan, efisiensi distribusi antardaerah, dan kemampuan merespons dinamika pasar.
Sinergi antara kebijakan produksi, pembiayaan, dan tata niaga yang sehat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan Indonesia di masa depan, sekaligus memastikan bahwa capaian ini mampu memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.
